Sofyan Djama: Penyandang Disabilitas Harus Berdiri di Garda Pengawasan Demokrasi

Bone Bolango, 12 Mei 2026 — Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Djama, menegaskan bahwa demokrasi yang adil tidak boleh meninggalkan kelompok penyandang disabilitas dari ruang partisipasi publik, terutama dalam pengawasan pemilu.

Penegasan itu disampaikan Sofyan saat membuka kegiatan Fasilitasi Pemahaman Kepemiluan: Pengawasan Partisipatif bagi Penyandang Disabilitas yang digelar Bawaslu Bone Bolango di SLB Negeri Bone Bolango, Selasa (12/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Sofyan membawa pesan kuat bahwa penyandang disabilitas tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai objek politik yang hanya hadir saat pemungutan suara. Menurutnya, kelompok disabilitas harus diberi ruang setara untuk menjadi bagian aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama. Mereka harus hadir sebagai subjek demokrasi, termasuk dalam mengawasi jalannya pemilu agar tetap jujur, adil, dan berintegritas,” tegas Sofyan.

Ia menilai, tantangan demokrasi saat ini bukan hanya soal bagaimana meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses yang sama dalam proses politik tanpa diskriminasi, Karena itu, Bawaslu Bone Bolango terus mendorong pengawasan partisipatif berbasis inklusivitas sebagai bentuk penguatan demokrasi dari akar masyarakat.

Menurut Sofyan, pengawasan pemilu tidak dapat berjalan maksimal jika hanya mengandalkan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Dibutuhkan keterlibatan publik secara luas agar setiap tahapan pemilu benar-benar berada dalam kontrol masyarakat.

“Demokrasi membutuhkan partisipasi kolektif. Ketika masyarakat ikut mengawasi, maka potensi pelanggaran dapat ditekan. Penyandang disabilitas juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pemilu,” ujarnya.

Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari pihak SLB Negeri Bone Bolango dan para peserta yang mengikuti kegiatan dengan antusias. Melalui edukasi kepemiluan, peserta diberikan pemahaman mengenai hak politik, pentingnya pengawasan partisipatif, serta peran masyarakat dalam menjaga demokrasi yang adil dan setara.

Tidak hanya menjadi ruang edukasi, kegiatan ini juga menghasilkan langkah strategis berupa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Bawaslu Bone Bolango dan SLB Negeri Bone Bolango terkait penguatan partisipasi pengawasan pemilu bagi penyandang disabilitas.

Bagi Sofyan Djama, kerja sama tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

“Demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang memberikan ruang kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Tidak boleh ada kelompok yang merasa ditinggalkan dalam proses demokrasi,” pungkasnya.