Sofyan Djama: Tertib Administrasi Partai Jadi Pilar Utama Pengawasan Demokrasi

Bone Bolango, 5 Mei 2026 — Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Sofyan Djama, menegaskan bahwa tertib administrasi partai politik merupakan pilar mendasar dalam membangun sistem pengawasan demokrasi yang kredibel dan berintegritas.

Sofyan menekankan bahwa di tengah dinamika politik yang terus berkembang, akurasi dan keterbaruan data partai politik tidak dapat ditawar. Menurutnya, data yang valid menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap tahapan pengawasan berjalan tepat, terukur, dan sesuai regulasi.

“Pengawasan yang kuat dimulai dari data yang tertib. Tanpa itu, potensi kerentanan dalam proses demokrasi akan terbuka. Karena itu, kami memastikan setiap pembaruan data partai politik berada dalam pengawasan yang berkelanjutan,” tegas Sofyan.

Ia juga menegaskan bahwa saat ini Bawaslu Bone Bolango tengah mengintensifkan pengawasan terhadap pemutakhiran data partai politik secara terus-menerus. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh informasi yang dimiliki lembaga pengawas tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tahapan demokrasi.

Menurut Sofyan, penyerahan SK oleh PSI bukan sekadar formalitas, tetapi mencerminkan kepatuhan terhadap sistem serta komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas. Ia menilai, langkah tersebut menjadi contoh positif bagi partai politik lainnya dalam membangun budaya administrasi yang tertib.

“Ini bukan hanya soal menyerahkan dokumen, tetapi soal komitmen terhadap aturan. Ketika partai politik patuh secara administratif, maka fondasi demokrasi akan semakin kuat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sofyan menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara reaktif, tetapi juga memperkuat pendekatan preventif dengan memastikan seluruh aspek administrasi politik berada dalam kondisi yang tertib sejak awal.

Bawaslu Bone Bolango, lanjutnya, akan terus membuka ruang koordinasi dan sinergi dengan seluruh partai politik sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di daerah.

“Sinergi adalah kunci. Pengawasan tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan komitmen bersama untuk memastikan demokrasi tetap berada pada koridor yang benar,” tutup Sofyan.