Wujudkan Pengawasan Berintegritas, Bawaslu Bone Bolango Serahkan Laporan Akhir 2025 ke Bawaslu RI

Jakarta – Selasa, 23 Desember 2025, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango resmi menyerahkan Laporan Akhir Kinerja Tahun 2025 kepada Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (23/12/2025). Penyerahan ini merupakan bentuk nyata akuntabilitas dan transparansi pengawasan pemilu di tingkat daerah.

Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, yang membidangi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H). Dokumen yang disampaikan mencakup Laporan Akhir Pencegahan Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, Hubungan Antar Lembaga, serta Laporan Akhir Kehumasan untuk tahun anggaran 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bawaslu RI ini turut dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Fadjri Arsyad, serta jajaran Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Kehadiran kolektif ini menunjukkan soliditas jajaran pengawas pemilu di wilayah Gorontalo dalam mempertanggungjawabkan kinerja sepanjang tahun.

Dihubungi Humas Bone Bolango usai kegiatan, Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad, menekankan bahwa laporan ini merupakan potret dedikasi jajarannya dalam mengawal demokrasi sepanjang tahun 2025.

"Laporan akhir ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional kami kepada publik melalui Bawaslu RI. Sepanjang tahun 2025, kami telah berupaya maksimal mengedepankan aspek pencegahan dan melibatkan masyarakat secara aktif melalui pengawasan partisipatif," ujar Alti.

lebih lanjut Ia juga menambahkan bahwa inovasi di bidang kehumasan menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

"Kami berharap data dan evaluasi yang kami sampaikan dapat memberikan kontribusi bagi kebijakan pengawasan di tingkat nasional. Fokus kami ke depan adalah bagaimana pola pencegahan yang sudah efektif di Bone Bolango dapat terus ditingkatkan demi terciptanya kualitas pemilu yang semakin baik dan transparan," pungkasnya.

Penyampaian laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi referensi nasional dalam penguatan fungsi pencegahan dan kehumasan. Selain itu, poin-poin dalam laporan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan yang lebih berintegritas dan partisipatif, khususnya di Provinsi Gorontalo.