Lompat ke isi utama

Berita

Yulianti: Data Pemilih Masih Jadi Tantangan, Bawaslu Dorong Kolaborasi Antar Lembaga

yulianti laliyo

Ketua dan Anggota Bawaslu Bone Bolango, Sofyan Djama, S.Pd, Alti Mohamad, S.Pi,.SH,.MH,dan Yulianti Laliyo, S.Pd,.M.Pd saat hadiri pelaksanaan Rapate Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan IV yang di Gelar KPU Kabupaten Bone Bolango

Bone Bolango- Sabtu, 06 Desember 2025 - Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Yulianti Laliyo. S.Pd.,M.Pd, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Penegasan ini disampaikan saat memberikan keterangan kepada Humas Bawaslu Bone Bolango pasca Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih yang digelar oleh KPU Bone Bolango pagi tadi.

Yulianti mengungkapkan bahwa persoalan data pemilih merupakan isu klasik yang hampir selalu muncul pada setiap pelaksanaan pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, kata dia, dibutuhkan pengawasan yang sistematis, bertahap, dan berkelanjutan agar seluruh warga negara yang memenuhi syarat tidak kehilangan hak pilihnya.

yulianti

“Pengawasan pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara konsisten. Salah satu fokus kami adalah memastikan tidak ada warga yang terlewatkan atau justru terdaftar lebih dari satu kali,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa potensi terjadinya pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), hingga warga yang pindah domisili namun belum tercatat dengan benar, masih menjadi tantangan yang harus diantisipasi. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara Bawaslu, KPU, Dinas Pencatatan Sipil dan pemerintah desa/kelurahan, serta partisipasi aktif masyarakat.

“Ketepatan data pemilih adalah fondasi dari pemilu yang jujur dan adil. Kami berharap seluruh pihak dapat berperan aktif memberikan informasi apabila terdapat perubahan atau ketidaksesuaian data di lapangan,” tambahnya.

Bawaslu Bone Bolango menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan demi mewujudkan pemilu yang akurat, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan pengawasan berkelanjutan, berbagai persoalan klasik terkait daftar pemilih diharapkan dapat diminimalisir sejak dini.

Penulis: RSH

Editor & Photo: HA