Yulianti Dorong Penguatan JDIH Bone Bolango Lewat Rakor Penguatan Kapasitas Kelembagaan Divisi Hukum dan Sengketa

Bone Bolango, Rabu, 27 Agustus 2025 — Dalam upaya memperkuat pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di masa non tahapan, Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Yulianti Laliyo dan Alti Mohamad Bersama Kasubag Hukum, Saipul mengikuti Rapat Koordinasi Kelembagaan Divisi Hukum dan Sengketa yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini difokuskan pada optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai salah satu instrumen strategis kelembagaan.

Rapat koordinasi ini menjadi ruang konsolidasi antar Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas, dan memperkuat sistem pengelolaan produk hukum yang transparan dan akuntabel. Dalam forum tersebut, dibahas sejumlah hal teknis dan strategis terkait pembenahan serta pengembangan JDIH di lingkungan Bawaslu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Yulianti Laliyo, menegaskan pentingnya peran JDIH sebagai pintu informasi hukum yang harus mudah diakses dan dikelola secara tertib.

“JDIH tidak hanya berfungsi sebagai arsip digital, tetapi juga merupakan media edukasi publik. Melalui rakor ini, kami mendapatkan penguatan kapasitas serta arah kebijakan yang jelas untuk pengelolaan JDIH yang lebih baik,” ujar Yuyun.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif dalam forum semacam ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Bone Bolango dalam memperkuat tata kelola hukum di internal lembaga, khususnya dalam menjawab tuntutan keterbukaan informasi publik.

“Harapan kami, hasil dari rakor ini bisa langsung kami implementasikan, terutama dalam memperbarui dan melengkapi dokumen hukum yang ada di JDIH Bawaslu Bone Bolango. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat profesionalisme kelembagaan,” tambahnya.

Selain menjadi wadah koordinasi, rakor ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman antar daerah serta penguatan sinergi kelembagaan, terutama di masa non tahapan yang kerap dijadikan waktu strategis untuk pembenahan internal.

Bawaslu Bone Bolango menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan JDIH sebagai sarana pelayanan informasi hukum yang mudah diakses, relevan, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.