Yulianti Laliyo Dorong Konsolidasi Demokrasi, Petakan Isu Krusial Pemilu di Luar Tahapan

Bone Bolango- Senin 19 Januari 2026- Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Yulianti Laliyo, menegaskan pentingnya konsolidasi demokrasi untuk memperkuat penyelenggaraan pemilihan umum di luar tahapan. Penegasan ini disampaikan dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi.

Yulianti menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembina apel pagi di Sekretariat Bawaslu Bone Bolango. Apel dihadiri Ketua dan Anggota Bawaslu lainnya, Kepala Sekretariat, serta seluruh jajaran sekretariat.

Dalam arahannya, Yulianti menjelaskan bahwa surat instrusi tersebut Bawaslu melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap isu-isu demokrasi dan kepemiluan yang berkembang saat ini. Pemetaan dilakukan melalui diskusi internal dan kajian lapangan yang fokus pada persoalan strategis.

Isu yang menjadi perhatian meliputi praktik politik uang, penyebaran disinformasi dan hoaks.  Selain itu, Bawaslu juga menyoroti larangan penggunaan fasilitas negara, fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam pemilu.

Yulianti menambahkan, isu SARA dan berbagai potensi yang melemahkan demokrasi turut menjadi fokus. Di antaranya  efektivitas penegakan hukum pemilu, kecenderungan otoritarianisme, serta persoalan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

“Tahapan pemilu boleh belum berjalan, tetapi ancaman terhadap kualitas demokrasi tetap ada. Karena itu, Bawaslu harus aktif membaca situasi dan merespons sejak dini,” ujar Yulianti.

Ia juga menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Diskusi dan dialog akan dilakukan secara berkelanjutan, baik secara individu maupun kolektif, dengan melibatkan masyarakat sipil. Pendekatan ini mencakup pertemuan dengan warga perseorangan, kelompok masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Yulianti, keterlibatan publik menjadi kunci untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga integritas pemilu. “Partisipasi masyarakat adalah fondasi pengawasan. Tanpa itu, penguatan demokrasi akan sulit tercapai,” katanya.

Yulianti berharap seluruh jajaran Bawaslu Bone Bolango memiliki kesamaan visi dalam menjalankan tugas konsolidasi demokrasi. Ia juga berharap upaya pemetaan isu dan diskusi publik dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan berdampak langsung pada penguatan pengawasan pemilu.

“Harapan kita semua, Bawaslu semakin dipercaya publik sebagai lembaga pengawas yang hadir, responsif, dan konsisten menjaga nilai-nilai demokrasi,” tutup Yulianti.