Yulianti Laliyo Hadiri Apel Siaga Satlinmas yang di Gelar Dinas Satpol-PP Pemda Bone Bolango

Suwawa-Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango,- Jelang pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) menggelar Apel Siaga Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang dilaksanakan di Halaman Gedung Kantor Dinas Satpol-PP Kabupaten Bone Bolango, Selasa (12/11/2024).

Anggota Bawaslu Bone Bolango, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Yulianti Laliyo yang turut hadir dalam pelaksanaan Apel Siaga kepada humas Bawaslu Bone Bolango menyampaikan apresiasinya terhadap langkah tegas yang diambil oleh Kepala Dinas Satpol-PP Kabupaten Bone Bolanngo Bapak Abdul Wahab Hadju, SH. dengan enggelar Apel Siaga Satlinmas jelang pelaksanaan pemungutan suara di TPS oleh warga masyarakat Kabupaten Bone Bolango untuk menentukan pilihannya dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan secara serentak Seluruh Indonesia. ujarnya.

Menurutnya hal ini merupakan keseriusan dan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemilihan dan juga sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sehingga dapat memastikan bahwa Satlinmas siap dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan, penanggulangan gangguan, serta memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan Pilkada di tingkat daerah. tambah yuyun kepada humas.

selain itu gelaran apel siaga ini untuk Menguji kesiapan personel Satlinmas dalam menghadapi berbagai potensi gangguan yang mungkin timbul selama pelaksanaan Pilkada, seperti kerusuhan, konflik sosial, atau gangguan ketertiban lainnya.

yulianti berharap dengan adanya Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilihan dan kehadiran TNI/Polri yang turut memberikan kontribusi terkait persoalan keamanan dan ketertiban serta Dengan adanya dukungan penuh Satlinmas dari pemerintah daerah tentunya akan dapat mengurangi potensi gangguan yang bisa merusak proses demokrasi di daerah. tutupnya.