Yulianti Laliyo Kawal Pemutakhiran Data Parpol, Tekankan Kepatuhan Administrasi Jelang Tahapan Pemilu

Bone Bolango, 12 Juni 2026 — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango. Pada kegiatan kali ini, pengawasan dilaksanakan di DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Bone Bolango.

Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris DPD PAN Bone Bolango, Suleman Taumbe, bersama Ketua DPD PAN Bone Bolango, Hendra Suleman. Dari Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Yulianti Laliyo, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

“Bawaslu Bone Bolango terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap proses pemutakhiran data partai politik. Hal ini penting untuk memastikan data kepengurusan, SK terbaru, serta dokumen administrasi lainnya benar-benar sesuai dan mutakhir,” ujar Yulianti.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu turut mencermati pembaruan administrasi partai politik, antara lain kelengkapan Surat Keputusan terbaru, pembaruan struktur kepengurusan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan data partai politik.

Selain itu, Bawaslu Bone Bolango juga mendiskusikan perkembangan regulasi dan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru terkait keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif. Ketentuan tersebut menjadi perhatian penting bagi partai politik karena pemenuhan kuota keterwakilan perempuan memiliki konsekuensi langsung terhadap keikutsertaan partai politik pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat.

Yulianti menegaskan bahwa Bawaslu akan terus melakukan pengawasan, pencegahan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan agar proses administrasi kepemiluan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

“Prinsipnya, Bawaslu hadir untuk mengawal setiap proses agar berjalan sesuai prosedur. Kami juga mendorong partai politik untuk selalu memperbarui data dan memperhatikan ketentuan keterwakilan perempuan sejak dini,” tambahnya.