Yulianti Laliyo: Pembuktian Politik Uang Digital Butuh Pendekatan Hukum yang Presisi

Bone Bolango, 9 Februari 2026. Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengikuti Diskusi Hukum Tematik Bulanan Tahun 2026 yang digelar oleh Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini berlangsung secara daring dan diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Kegiatan tersebut secara resmi dilaunching oleh Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono, S.H. Ia menegaskan pentingnya literasi hukum sebagai fondasi utama dalam membangun kemampuan analisis dan penafsiran regulasi kepemiluan yang dinamis.

Diskusi hukum tematik ini dilaksanakan pada masa non-tahapan sebagai upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu. Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas isu hukum aktual, khususnya yang berkaitan dengan tantangan penanganan pelanggaran berbasis teknologi.

Topik diskusi mengangkat tema “Politik Uang dengan Modus Digital (E-Wallet): Tantangan Pembuktian Formil dan Materiil.” Materi menyoroti perubahan pola transaksi politik uang, teknik penelusuran jejak digital, serta pendekatan pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Yulianti Laliyo, menilai diskusi ini sangat penting dalam memperkuat kualitas penanganan pelanggaran. Ia menekankan bahwa pembuktian politik uang digital membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan pemahaman hukum yang presisi.

“Modus digital menuntut pendekatan pembuktian yang lebih akurat. Pengawas harus mampu mengintegrasikan aspek teknologi, regulasi, dan fakta hukum agar proses penanganan perkara berjalan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Yulianti.

Ia menambahkan bahwa hasil diskusi ini akan menjadi rujukan dalam meningkatkan kapasitas jajaran pengawas di daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum.

Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terus berkomitmen memperkuat kompetensi hukum dan teknis pengawasan. Upaya ini menjadi bagian dari strategi menjaga kualitas demokrasi dan integritas pemilu di daerah.