Alti Mohamad Ajak Aparat Desa Molamahu Cegah Gejala Oligarki dan Jaga Netralitas dalam Pemilu

Bone Bolango – Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, melaksanakan diskusi konsolidasi demokrasi bersama jajaran Pemerintah Desa Molamahu, Kecamatan Bone, Selasa, 22 September 2026. Kegiatan ini membahas gejala oligarki di tingkat desa sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan penguatan pengawasan partisipatif di luar tahapan pemilu.

Dalam diskusi tersebut, Alti menjelaskan bahwa oligarki tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga berpotensi muncul di lingkungan pemerintahan desa. Gejala tersebut dapat terlihat ketika akses pencalonan, pengambilan keputusan, dan sumber daya politik hanya dikuasai oleh segelintir keluarga, kelompok pemodal, atau elite tertentu sehingga membatasi kesempatan warga lain untuk berpartisipasi secara setara.

Menurut Alti, dominasi kelompok tertentu dalam proses politik berpotensi berkaitan dengan praktik politik uang dan intimidasi terhadap pemilih. Penggunaan kekuatan finansial maupun pengaruh kekuasaan untuk mengarahkan pilihan masyarakat dapat mengganggu prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL) dalam penyelenggaraan pemilu.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga netralitas dan independensi aparat desa. Aparat desa harus menjalankan fungsi pelayanan publik secara profesional dan tidak menjadi alat mobilisasi kepentingan politik kelompok tertentu. Netralitas tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam mencegah dominasi elite politik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Selain itu, Alti mendorong Pemerintah Desa Molamahu untuk membuka ruang partisipasi masyarakat secara inklusif dan meningkatkan transparansi pengelolaan program desa. Menurutnya, kesadaran politik warga menjadi bagian penting dalam mencegah praktik politik uang serta membangun proses demokrasi yang memberikan kesempatan setara kepada seluruh masyarakat.

Pemerintah Desa Molamahu menyambut baik pelaksanaan diskusi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas aparat desa dari intervensi kelompok pemodal maupun elite politik tertentu. Pemerintah desa juga berkomitmen memfasilitasi edukasi politik bagi masyarakat, khususnya mengenai penolakan terhadap politik uang, serta mendukung upaya Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu.

Melalui kegiatan konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Bone Bolango terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi kerawanan demokrasi sejak dini. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif untuk menjaga independensi aparat desa, memperluas partisipasi warga, dan mencegah praktik oligarki dalam kehidupan demokrasi di tingkat lokal.