Lompat ke isi utama

Berita

Konsolidasi Demokrasi, Yulianti Dorong Parpol Lebih Responsif terhada Dugaan Pelanggaran Pemilu

yulianti laliyo

Anggota Bawaslu Bone Bolango, Yulianti Laliyo, S.Pd,.M.Pd manfaatkan giat Mediation Clinic dan Kamis Sehati sekaligus melakukan konsolidasi Demokrasi dengan Parpol

BONE BOLANGO- 22 Oktober 2026- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango - Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Yulianti Laliyo, mengajak partai politik untuk lebih aktif dan responsif dalam menyampaikan informasi dugaan pelanggaran pemilu.

Hal tersebut ditegaskan Yulianti dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Partai Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bone Bolango.

Dalam pemaparannya, Yulianti menyoroti salah satu tantangan dalam penegakan hukum pemilu, yakni keterlambatan informasi dugaan pelanggaran yang diterima Bawaslu. Bahkan, sejumlah informasi baru diketahui setelah tahapan pemilu berakhir dan hanya berkembang melalui cerita dari satu pihak ke pihak lainnya.

💬 “Informasi dugaan pelanggaran terkadang baru diketahui Bawaslu setelah pemilu selesai, itu pun dari cerita ke cerita. Padahal, penanganan pelanggaran memiliki batas waktu dan mekanisme yang harus dipatuhi,” jelas Yulianti.

YULIANTI
Konsolidasi Demokrasi dengan Parpol

Menurutnya, keterlambatan informasi dapat mempersempit ruang penanganan karena setiap dugaan pelanggaran harus diproses berdasarkan batas waktu, prosedur, dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Yulianti juga mengingatkan bahwa partai politik tidak harus menunggu kesiapan laporan formal untuk menyampaikan dugaan pelanggaran. Informasi awal dapat disampaikan kepada Bawaslu untuk kemudian ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Bone Bolango mendorong terbangunnya komunikasi yang lebih responsif antara penyelenggara pengawasan dan partai politik, sekaligus memperkuat kesadaran bersama dalam menjaga integritas setiap tahapan pemilu.

⚖️ Penegakan hukum pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu. Partisipasi aktif, ketepatan waktu penyampaian informasi, dan kepatuhan seluruh peserta pemilu menjadi bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas.

penulis & editor.ha/rn