Mediation Clinic dan Kamis Sehati, Alti Mohamad Bahas Putusan MK tentang Syarat Pencalonan Bersama Partai Politik

Bone Bolango, 22 Oktober 2026 – Bawaslu Kabupaten Bone Bolango kembali memperkuat edukasi hukum kepemiluan melalui program Mediation Clinic yang dirangkaikan dengan Kamis Sehati, Kamis (22/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Bone Bolango ini dihadiri perwakilan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Alti Mohamad, menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut. Ia memaparkan isu hukum kepemiluan, khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan pencalonan. Pembahasan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman partai politik terhadap perkembangan regulasi dan implikasinya bagi penyelenggaraan pemilu.

Dalam paparannya, Alti menjelaskan pentingnya bagi partai politik untuk memahami substansi putusan Mahkamah Konstitusi serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam setiap proses pencalonan. Pemahaman tersebut diperlukan agar partai politik dapat mempersiapkan proses pencalonan secara cermat, memenuhi persyaratan administrasi, dan mengantisipasi potensi persoalan hukum sejak dini.

Program Mediation Clinic menjadi ruang konsultasi dan diskusi bagi partai politik untuk memahami aspek hukum kepemiluan, termasuk mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Melalui forum ini, Bawaslu mendorong peserta untuk membahas persoalan kepemiluan secara terbuka serta memahami hak, kewajiban, dan prosedur yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan yang dirangkaikan dengan Kamis Sehati juga memperkuat komunikasi antara Bawaslu dan partai politik. Dialog tersebut diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman mengenai aturan kepemiluan, sehingga partai politik dapat menjalankan perannya secara bertanggung jawab dan mengedepankan kepatuhan terhadap hukum.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menegaskan komitmennya untuk terus memberikan edukasi dan membuka ruang konsultasi bagi partai politik. Upaya tersebut menjadi bagian dari pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa, sekaligus mendorong terciptanya proses demokrasi yang tertib, transparan, dan berintegritas.