Yulianti Laliyo Paparkan Mekanisme Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu

Bone Bolango, 22 Oktober 2026 – Anggota Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Yulianti Laliyo, memaparkan mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu kepada perwakilan partai politik dalam kegiatan peningkatan efektivitas dan transparansi pencegahan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan ini melibatkan Yulianti Laliyo, Alti Mohamad, serta perwakilan Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Forum tersebut menjadi sarana untuk memperkuat pemahaman partai politik mengenai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum pemilu sebagai bagian dari persiapan menghadapi penyelenggaraan pemilu mendatang.

Dalam pemaparannya, Yulianti menjelaskan prosedur penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu, termasuk tahapan serta mekanisme yang perlu dipahami oleh partai politik. Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku agar setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan dapat disikapi dan ditindaklanjuti melalui prosedur yang tepat.

Yulianti juga menyoroti berbagai tantangan dalam proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Menurutnya, efektivitas pengawasan pemilu tidak hanya bergantung pada peran penyelenggara, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif partai politik serta masyarakat dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan kepemiluan.

Ia mendorong partai politik untuk mengambil peran sebagai agen demokrasi, tidak hanya dalam mengikuti kontestasi elektoral, tetapi juga dalam mengawal integritas proses pemilu. Partai politik diharapkan turut berpartisipasi dalam pengawasan, menyampaikan informasi awal, serta melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mendorong penguatan sinergi antara jajaran pengawas pemilu dan partai politik. Pemahaman yang baik terhadap mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa diharapkan dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik sekaligus mendukung upaya pencegahan pelanggaran sejak dini.

Bawaslu Kabupaten Bone Bolango terus mendorong pengawasan partisipatif sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga demokrasi. Keterlibatan aktif partai politik dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan hukum.