Akurasi Data Pemilih Jadi Fokus, Bawaslu - KPU Bone Bolango Bahas PDPB

Bone Bolango — Bawaslu Kabupaten Bone Bolango menggelar rapat koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersama KPU Kabupaten Bone Bolango, Senin, 28 September 2026, di Aula Bawaslu Bone Bolango.

Bawaslu Bone Bolango dihadiri oleh Anggota Alti Mohamad dan Yulianti Laliyo, sementara jajaran KPU Bone Bolango dipimpin langsung oleh Ketua Sutenty Lamuhu bersama anggota KPU lainnya.

Pertemuan difokuskan pada pencermatan perkembangan data pemilih, khususnya terhadap pemilih meninggal dunia, perubahan domisili, serta pemilih pindah masuk dan pindah keluar.

Dalam forum tersebut, Bawaslu menyampaikan sejumlah hasil pengawasan lapangan, termasuk data yang diperoleh melalui Coktas, serta rekapitulasi saran perbaikan yang sebelumnya telah disampaikan kepada KPU. Data tersebut kembali dicermati untuk memastikan setiap perubahan kondisi pemilih mendapatkan tindak lanjut yang tepat dalam proses PDPB.

Persoalan domisili menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan. Terkait data pemilih yang mengalami perubahan domisili, KPU menyampaikan akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mencocokkan dan memastikan informasi kependudukan.

Sementara terhadap pemilih yang telah meninggal dunia, dalam rapat dibahas bahwa surat keterangan dari pihak keluarga dapat disertakan sebagai dokumen pendukung dalam proses pencermatan data
 

Rapat ini menjadi penting karena pemutakhiran data tidak hanya berbicara tentang jumlah pemilih, tetapi juga memastikan siapa yang masih memenuhi syarat, siapa yang telah berpindah, dan siapa yang tidak lagi memenuhi syarat karena meninggal dunia.

Melalui koordinasi tersebut, Bawaslu Bone Bolango terus mencermati tindak lanjut atas hasil pengawasan dan saran perbaikan yang telah disampaikan. Kolaborasi dan pertukaran data dengan KPU juga menjadi bagian penting agar persoalan data pemilih dapat ditelusuri dan diselesaikan berdasarkan kondisi faktual.

Akurasi data pemilih menjadi salah satu kunci dalam menjaga hak pilih masyarakat. Data yang terus diperbarui dan dicermati menjadi fondasi penting bagi penyelenggaraan Pemilu berikutnya.