Konsolidasi Demokrasi : Bawaslu dan KPU Bone Bolango Perkuat Konsolidasi Hadapi Proses PHPU

BONE BOLANGO, 7 Oktober 2026 — Bawaslu Kabupaten Bone Bolango memperkuat koordinasi kelembagaan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Bolango melalui Konsolidasi Demokrasi, Rabu (7/10/2026). Konsolidasi tersebut diikuti Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad dan Yulianti Laliyo, bersama jajaran KPU Bone Bolango.

Pertemuan tersebut membahas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) serta sejumlah aspek penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan proses penyelesaian perselisihan hasil. Pembahasan menjadi bagian dari upaya membangun kesamaan pemahaman antarlembaga penyelenggara pemilu.

Anggota Bawaslu Bone Bolango, Alti Mohamad, mengatakan koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat untuk memastikan setiap penyelenggara memahami mekanisme dan ketentuan hukum dalam proses PHPU.

“Koordinasi seperti ini penting untuk menyamakan pemahaman mengenai proses, mekanisme, dan aspek hukum dalam perselisihan hasil pemilu. Bawaslu dan KPU memiliki tugas masing-masing, tetapi tetap perlu membangun komunikasi kelembagaan yang baik,” ujar Alti.

Menurut Alti, kesiapan penyelenggara menjadi bagian penting dalam menghadapi setiap tahapan penyelesaian perselisihan hasil. Dokumentasi, data, serta pemahaman terhadap regulasi perlu dipastikan secara cermat sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Bone Bolango, Yulianti Laliyo, menilai Konsolidasi Demokrasi menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan menyamakan perspektif dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu.
“Pemahaman yang sama akan membantu lembaga penyelenggara menjalankan tugas secara lebih terukur. Terutama dalam menghadapi proses hukum yang membutuhkan ketelitian terhadap data, dokumen, serta ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Yulianti.

Konsolidasi tersebut juga membahas aspek penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Bawaslu Bone Bolango menilai koordinasi secara berkala diperlukan untuk menjaga kesiapan kelembagaan dan memastikan pelaksanaan tugas tetap berada dalam koridor hukum.

Melalui Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Bone Bolango terus mendorong penguatan komunikasi antarlembaga penyelenggara pemilu. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.